Tahapan pelaksanaan konstruksi merupakan tahap yang terakhir dari keseluruhan fase konstruksi yang dimulai dari tahap perencanaan dan koordinasi perencanaan. Tahap ini memiliki tujuan utama yaitu terwujudnya konstruksi sesuai dengan yang telah direncanakan baik dari segi biaya, jadwal dan kualitas. Segi kualitas ini sebenarnya cukup luas dan seringkali di rumuskan dalam Rencana Kerja Dan Syarat (RKS) baik secara administratif maupun teknikal. Kurangnya penekanan kualitas pada proses koordinasi konstruksi yang juga penting untuk keberhasilan proyek akhirnya seringkali terlewatkan dan hanya berfokus pada kualitas hasil akhir konstruksi. Padahal banyak sekali masalah yang terjadi seputar proses koordinasi konstruksi terkait masalah diluar teknikal dan administratif semata seperti masalah etika, profesionalisme dan K3. Masalah tersebut timbul karena adanya sisi perilaku manusia (human behavior) seperti : perilaku pekerja proyek, perilaku konsultan perencana terkait, perilaku pemilik proyek dan hal – hal yang akan dijabarkan pada hasil studi kasus laporan ini.

Sebenarnya dari kasus – kasus yang ditemukan sebagian besar dapat terjawab, tersolusi, atau diminimkan dengan adanya pengadaan dan penggunaan fasilitas Direksi Kit yang memenuhi standar, namun kenyataannya diproyek fasilitas ini seringkali tidak tersedia / tidak dapat digunakan sesuai standar karena terkendala dengan berbagai situasi proyek yang seringkali menuntut adanya inovasi dari segi fleksibilitas dan aksesibilitas. Sehingga dibutuhkan suatu solusi untuk menjawab kendala ini sekaligus mengembangkannya mengikuti situasi saat ini.

https://www.youtube.com/watch?v=jTm8uwWcDNc